HUKUM ADMINISTRASI NEGARA “PAPER PTUN DAN STUDI KASUS” OLEH : NAILUREDHA HERMANTO (1201636) ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS NEGERI PADANG fA. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lahir berdasarkan Undnag-undang nomor 5 tahun 1986. PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Sedangkan, untuk kasus Rektor perguruan tinggi negeri ("PTN"), Anda bisa membaca artikel ‘Mahkamah Agung Kalahkan Rektor UI’. Dari dua artikel itu tampak jelas bahwa Rektor adalah jabatan tata usaha negara yang keputusannya bisa digugat ke PTUN. Yang menjadi perdebatan selama ini justru rektor perguruan tinggi swasta ("PTS"). jalan buntu baik ke Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata maupun ke Peradilan Tata Usaha Militer karena memang belum ada aturan pelaksanaannya. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, khusus mengenai Peradilan Tata Usaha Militer, dimana keberadaannya telah diakui menurut Undang-undang Alasan dalam Gugatan di PTUN. Ilustrasi palu hakim (Antara) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata PERADILAN TATA USAHA NEGARA. UU NO. 5 TAHUN 1986. Jo. UU NO. 9 TAHUN 2004. 3. Tata Usaha Negara (TUN) (Pasal 1 angka 1) Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi. untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik. RRZfvw.

contoh kasus peradilan tata usaha negara